Dalam upaya melakukan perlindungan terhadap lingkungan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan melalui Kementrian Lingkungan Hidup yaitu Kebijakan Standard dan Sertifikasi SDM Pengendalian Pencemaran Air & Udara dengan nomor P.5 dan P.6 MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018.
Latar belakang penerbitan peraturan ini yaitu masih banyak industri yang membuang air limbah hasil produksi ke sungai dan gas udara kotor juga dibuang ke udara tanpa ada pengendalian terlebih dahulu. Terkadang juga, industri telah memiliki Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau wastewater treatment plant (WWTP) namun belum maksimal dalam proses pengendalian limbah hasil produksi. Permasalahan yang timbul dapat berasal dari pimpinan perusahaan/ industri dan personil yang melakukan kelola air limbah atau gas buang.
Pada pimpinan perusahaan masalah yang sering terjadi yaitu:
- Rendahnya kesadaran akan dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan/usahanya
- Adanya anggapan pengelolaan lingkungan menambah beban biaya operasional
- Tidak melaksanakan komitment pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL
- Adanya perintah untuk tidak mengoperasikan IPAL dengan tidak optimal : hanya dioperasikan siang hari, membuat saluran by-pass, reduksi dosis dan jenis bahan kimia IPAL, dll.
Permasalahan pada pengelola lingkungan/ IPAL, biasanya:
- Tidak memahami peraturan pengelolaan air limbah
- Tidak memahami cara mengatasi trouble shooting
- Tidak memahami jenis dan dosis bahan kimia IPAL shg terjadi pembubuhan dapat berlebih/kurang, tidak terjadi reaksi bahan kimia dan air limbah, penggunaan bahan kimia yang carsinogenic, dll
- Tidak memahami proses pengolahan air limbah
- Tidak memahami design dan konstruksi IPAL.
“SEBAIK APAPUN KEBIJAKAN/SISTEM/MEKANISME YANG DIKEMBANGKAN, TANPA DIDUKUNG OLEH SDM YANG KOMPETEN, TIDAK AKAN BERJALAN DENGAN OPTIMAL”
Didalam peraturan P.5 dan P.6 MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 ini, dijabarkan secara rinci proses dan mekanisme bagaimana memperoleh sertifikasi personil terutama di bidang pengolahan air limbah dan gas buang. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan personil yang memiliki tugas dalam hal pengolahan air ataupun udara berkompeten dalam memastikan bahwa air atau udara setelah proses industri dinyatakan aman untuk dibuang ke lingkungan sekitar. Sehingga, dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam bidang pengolahan air dan udara maka pencemeran terhadap air dan udara dapat dikendalikan dengan baik.